Industri Maritim Indonesia Harus Jadi Raja di Negeri Sendiri
Industri maritim kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Antoni Arif Priadi, dalam gelaran Indonesia Maritime Week (IMW) 2025. Ia menegaskan bahwa sektor maritim adalah tulang punggung ekonomi nasional dan berkontribusi 7% terhadap PDB Indonesia.
Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari pelaku industri, salah satunya Owner PT Gastra Anugerah Sejahtera, Dede Saputra. Ia melihat potensi sekaligus tantangan dari visi besar pemerintah. Menurut Dede, potensi maritim Indonesia memang luar biasa, tetapi realisasi untuk menjadikannya kekuatan ekonomi global memerlukan keseriusan lebih dari sekadar retorika.
Kekuatan Maritim Besar, Namun Belum Optimal
Dede Saputra menegaskan bahwa Indonesia kerap disebut sebagai negara maritim besar dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, kenyataannya masih banyak celah dalam pemanfaatan potensi tersebut.
“Kita selalu mendengar potensi 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua dunia. Tapi pertanyaannya: apakah potensi itu sudah benar-benar menjadi kekuatan ekonomi bagi rakyat dan industri pelayaran nasional? Faktanya, banyak kapal Indonesia masih kalah bersaing di jalur internasional, bahkan di beberapa rute domestik pun kita masih bergantung pada operator asing,” ungkap Dede.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur pelabuhan, regulasi yang lebih berpihak pada pelaku dalam negeri, serta akses digitalisasi yang merata menjadi kunci untuk mengubah potensi menjadi kekuatan nyata.
Digitalisasi dan Efisiensi Jadi Game Changer
Sebagai pelaku industri maintenance mesin kapal, PT Gastra menilai digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Efisiensi operasional kapal, prediksi perawatan mesin, dan monitoring real-time akan menentukan daya saing Indonesia di tengah kompetisi global.
“Kalau pemerintah serius mendorong ekonomi biru, maka digitalisasi harus diperkuat dari hulu ke hilir. Monitoring digital mesin kapal, predictive maintenance, hingga integrasi supply chain berbasis teknologi harus menjadi standar, bukan lagi sekadar wacana. Inilah yang bisa membuat Indonesia bukan hanya jadi negara maritim besar, tapi juga negara maritim efisien dan berkelas dunia,” jelas Dede.
Ia menambahkan, industri pendukung maritim seperti perawatan kapal, logistik, hingga sistem monitoring mesin perlu didorong agar dapat tumbuh bersama.
Jangan Hanya Jadi Penonton di Lintasan Global
Dede juga mengingatkan bahwa Indonesia harus berhati-hati agar tidak hanya menjadi “penonton” dalam industri maritim global. Ia menilai, kerja sama internasional memang penting, tetapi jangan sampai mengorbankan kedaulatan dan kepentingan pelayaran nasional.
“Pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama internasional yang dibangun tidak hanya menguntungkan pihak asing, tapi benar-benar memperkuat pelaku usaha dalam negeri. Kalau tidak, Indonesia hanya jadi jalur lintasan strategis tanpa memiliki nilai tambah besar bagi rakyatnya,” kata Dede.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa momentum Indonesia Maritime Week 2025 seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan jargon, tetapi harus melahirkan kebijakan konkret.
“IMW 2025 harus jadi titik balik, bukan sekadar pameran. Kalau kita benar-benar ingin menjadikan sektor maritim tulang punggung ekonomi, maka fokusnya harus pada empowerment pelaku usaha lokal, teknologi maritim modern, serta keberpihakan regulasi. Hanya dengan itu, Indonesia bisa benar-benar jadi raja di negeri sendiri,” pungkasnya.
